Ubah Sawah Jadi Tambak Sendiri Langsung Tersangka — Tapi Mengapa Tambang yang Merusak Ribuan Hektar Bisa Melenggang?

Ia hanya ingin mengubah nasibnya. Sawah miliknya sendiri — lahan yang ia bayar pajak setiap tahunnya — ia ubah menjadi tambak udang, dengan harapan penghasilan yang lebih stabil dari sektor budidaya. Tidak ada yang dirampas dari orang lain. Tidak ada yang dirugikan secara langsung. Hanya sebuah keputusan seorang petani atas lahannya sendiri.

Tapi kini, warga Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, Jawa Tengah itu harus duduk sebagai tersangka. Terancam 5 tahun penjara dan denda Rp1 miliar. Karena lahannya termasuk dalam kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang dilindungi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Hukum berjalan. Tapi bersamaan dengan itu, sebuah pertanyaan yang tidak mudah dijawab mulai bergaung di ruang publik: mengapa pelaku tambang yang merusak bukit, persawahan, dan lahan pertanian dalam skala ribuan hektar kerap tidak diproses dengan ketegasan yang sama?

📌 Latar Belakang Kasus: Penetapan Tersangka Alih Fungsi Lahan LP2B · Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, Jawa Tengah · Pelanggaran UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan · Ancaman: pidana penjara 5 tahun dan/atau denda Rp1 miliar

Apa Itu LP2B dan Mengapa Begitu Ketat Dilindungi?

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) adalah lahan sawah yang ditetapkan pemerintah untuk dilindungi secara hukum demi menjamin ketahanan pangan nasional jangka panjang. Penetapan LP2B bukan sembarangan — lahan-lahan ini dipilih karena kualitas tanahnya, ketersediaan irigasinya, dan kontribusinya terhadap produksi pangan nasional.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 melarang secara tegas alih fungsi LP2B untuk keperluan apapun kecuali mendapat izin sangat ketat dari pemerintah. Ancaman pidananya pun tidak main-main: penjara hingga 5 tahun dan denda hingga Rp1 miliar bagi siapapun yang melanggar — termasuk pemilik lahan itu sendiri.

Filosofinya jelas: dengan populasi Indonesia yang terus bertumbuh, lahan sawah produktif adalah aset strategis bangsa yang tidak bisa diperjualbelikan atau diubah sekehendak hati, meski oleh pemiliknya sendiri. Setiap alih fungsi yang tidak terkontrol bisa mengancam ketahanan pangan ratusan juta penduduk dalam jangka panjang.

Pertanyaan yang Tidak Bisa Diabaikan: Mengapa Tambang Diperlakukan Berbeda?

Di sinilah titik yang paling menyentuh keadilan. Kasus warga Batang ini memantik pertanyaan yang sudah lama bergejolak di benak banyak orang — terutama mereka yang tinggal di sekitar kawasan tambang:

Jika seorang petani kecil yang mengubah satu petak sawahnya sendiri bisa langsung dijerat pidana, mengapa aktivitas pertambangan yang menghancurkan bukit-bukit, mengeruk persawahan, dan mengubah ribuan hektar lahan subur menjadi kubangan lumpur kerap hanya berakhir dengan denda administratif — atau bahkan terus berjalan tanpa tindakan berarti?

Penjelasan Hukum: Mengapa Bisa Berbeda?

Secara hukum, ada alasan teknis mengapa kedua kasus ini ditangani secara berbeda — meski perbedaan itu sendiri yang justru dipertanyakan banyak pihak.

Alih fungsi sawah LP2B menjadi tambak udang adalah pelanggaran yang sangat bersih dari sisi pembuktian. Perubahan fisik lahan terlihat jelas di lapangan, tidak membutuhkan investigasi panjang, dan tidak ada celah hukum kecuali ada izin resmi yang sangat ketat. Aparat hukum bisa langsung bertindak tanpa perlu menunggu banyak dokumen.

Sementara aktivitas tambang, menurut penjelasan dari pihak kepolisian dan Kementerian ATR/BPN, sering kali beroperasi di bawah berbagai dokumen izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah atau pusat — meski izin tersebut kerap ditemukan bermasalah di lapangan. Proses pidana terhadap pelaku tambang bermasalah kerap terhambat oleh:

Ketidakadilan yang Dirasakan, Bukan Sekadar Persepsi

Banyak pengamat hukum lingkungan dan aktivis agraria menilai bahwa perbedaan perlakuan ini bukan hanya soal kerumitan hukum teknis. Ada dimensi sosial yang jauh lebih dalam. Seorang petani kecil yang mengubah sawahnya sendiri tidak memiliki pengacara tim besar, tidak memiliki koneksi dengan birokrasi, dan tidak memiliki nilai investasi yang dipertimbangkan oleh negara. Ia adalah objek yang paling mudah dan paling cepat untuk diproses.

Sebaliknya, perusahaan tambang — bahkan yang beroperasi secara ilegal atau melanggar ketentuan lingkungan — seringkali memiliki semua sumber daya itu. Hasilnya: kasus yang secara objektif jauh lebih merusak lingkungan dan ketahanan pangan sering berjalan lebih lambat, lebih rumit, dan berakhir lebih ringan.

"Semua pelanggaran tata ruang harus diproses setara. Tidak ada perbedaan perlakuan berdasarkan skala atau siapa pelakunya. Namun di lapangan, kendala verifikasi dokumen izin dan koordinasi antar instansi memang kerap menjadi hambatan yang nyata."

— Pernyataan Resmi Pihak Kepolisian dan Kementerian ATR/BPN

Pernyataan yang benar secara normatif. Tapi yang dirasakan oleh petani di Batang — dan jutaan petani lain yang menyaksikan kasusnya — adalah kenyataan yang berbeda. Bahwa di negeri ini, hukum tampaknya masih bisa berjalan lebih cepat dan lebih keras ketika yang melanggar adalah rakyat kecil.

📌 Disclaimer: Artikel ini disusun berdasarkan informasi publik yang tersedia terkait kasus di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, serta penjelasan hukum dari berbagai sumber terpercaya. Redaksi menyajikan informasi secara berimbang dan tidak bermaksud menghakimi pihak manapun sebelum proses hukum selesai.