Mahasiswa Pasang Alarm untuk Pemerintah: 18 Hari Selamatkan Rupiah, atau Bersiap Hadapi Reformasi Jilid 2
Spanduk bertuliskan "RIP. Rupiah Sekarat" berkibar di depan Kantor Bank Indonesia Jawa Tengah, Semarang. Uang kertas mainan dibakar sebagai simbol protes. Gerbang kantor disegel secara simbolis. Dan sebuah ultimatum resmi dilayangkan — bukan ultimatum biasa, melainkan yang menyebut kata-kata dengan beban sejarah sangat berat di republik ini: Reformasi Jilid 2.
Itulah suasana yang terjadi pada Jumat, 5 Juni 2026, ketika ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Jawa Tengah turun ke jalan. Mereka memberi pemerintah tenggat waktu 18 hari untuk menunjukkan langkah nyata memperkuat nilai tukar rupiah — yang kini sudah menyentuh angka mengkhawatirkan: Rp18.039 per dolar AS berdasarkan data JISDOR 4-5 Juni 2026.
📌 Info Aksi: Demo BEM SI Jawa Tengah · Depan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah, Semarang · Jumat, 5 Juni 2026, mulai pukul 17.00 WIB · Diikuti mahasiswa dari Semarang dan Surakarta
Rupiah Rp18.000: Bukan Sekadar Angka di Pasar Keuangan
Para mahasiswa menegaskan bahwa keresahan mereka bukan lahir dari ruang diskusi semata. Nilai tukar rupiah yang terus melemah berdampak langsung pada kehidupan nyata: harga bahan pokok yang merangkak naik, biaya impor energi yang membebani, hingga daya beli masyarakat yang semakin tergerus. Subsidi BBM yang selama ini menopang harga di tingkat konsumen pun disebut-sebut terancam keberlangsungannya.
Kevin Kurnia Priambodo, Presiden BEM Politeknik Negeri Semarang, menyuarakan apa yang dirasakan ribuan mahasiswa dengan lugas dan tegas:
"Kami resah melihat kondisi ekonomi yang sedang terjadi. Kebijakan fiskal yang digagas dan sikap yang diambil pemerintah seolah-olah menunjukkan tidak ada masalah."
— Kevin Kurnia Priambodo, Presiden BEM Politeknik Negeri Semarang
Mahasiswa secara khusus mendesak tiga nama untuk segera bergerak: Presiden Prabowo Subianto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. Tuntutan mereka jelas — kebijakan konkret, bukan sekadar pernyataan. Jika dalam 18 hari tidak ada perubahan signifikan, Jakarta menjadi panggung berikutnya, dengan BI Pusat dan Kementerian Keuangan sebagai sasaran aksi yang lebih besar.
Kronologi: Dari Konsolidasi Nasional Hingga Ultimatum Resmi
| Tanggal | Peristiwa |
|---|---|
| 4 Jun 2026 | Konsolidasi nasional BEM SI secara daring — membahas krisis ekonomi dan merosotnya nilai tukar rupiah |
| 5 Jun 2026 | Demo di depan Kantor BI Jateng, Semarang — ultimatum 18 hari disampaikan, uang mainan dibakar, gerbang disegel simbolis |
| 7 Jun 2026 | BEM SI dan Story Rakyat unggah ultimatum resmi di Instagram @bem_si dan @storyrakyat_ — ancaman Reformasi Jilid 2 mencuat ke publik |
| 9 Jun 2026 | Istana merespons melalui Mensesneg Prasetyo Hadi — meminta mahasiswa pahami kompleksitas persoalan ekonomi |
Istana Merespons: "Tidak Semua Bisa Dikejar dengan Tenggat Waktu"
Respons dari Istana tidak lama datang. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengakui bahwa persoalan ekonomi Indonesia memang tidak mudah diselesaikan dalam waktu singkat. Ia mengingatkan bahwa perubahan yang bersifat fundamental tidak bisa dipaksakan dalam kerangka waktu yang kaku.
"Mohon maaf, ya, tidak semua atau tidak segala sesuatu itu bisa dicapai dengan sebuah tenggat waktu yang sudah ditetapkan. Tidak semuanya bisa seperti itu."
— Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara RI
Pemerintah mengklaim telah mengambil langkah-langkah konkret, termasuk memberikan kepastian kebijakan tata kelola ekspor sumber daya alam kepada para pelaku usaha. Namun bagi para mahasiswa di lapangan, jawaban itu masih terasa sebatas retorika — belum menyentuh akar persoalan yang mereka rasakan setiap hari.
"Reformasi Jilid 2": Dua Kata yang Bukan Kebetulan
Penggunaan frasa "Reformasi Jilid 2" dalam aksi ini bukan tanpa perhitungan. Kata itu mengandung memori kolektif yang sangat kuat dalam ingatan bangsa Indonesia — mengingatkan pada gerakan mahasiswa 1998 yang mengakhiri era Orde Baru. Ketika istilah itu kembali disebut, ia tidak hanya menjadi tagar, melainkan sebuah sinyal.
Analis politik dari Universitas Parahyangan, Kristian Widya Wicaksono, mengingatkan agar publik tidak langsung menarik garis lurus antara situasi sekarang dengan 1998. Namun ia juga tidak menutup mata — tekanan ekonomi saat ini nyata, dan perlu dibaca sebagai naiknya tekanan legitimasi terhadap pemerintah. Ketika mahasiswa — yang secara historis menjadi barometer moral bangsa — mulai bergerak dengan nada seperti ini, ada pesan yang perlu didengar dengan serius oleh siapapun yang berkuasa.
Jam terus berputar. Delapan belas hari sudah dimulai sejak 5 Juni 2026. Artinya, tenggat itu jatuh sekitar 23 Juni 2026. Apakah pemerintah akan bergerak lebih cepat dari alarm yang dipasang para mahasiswa itu — atau justru membiarkan timer itu berbunyi? Indonesia menunggu jawabannya.
📌 Disclaimer: Artikel ini disusun berdasarkan informasi yang tersedia secara publik dari berbagai sumber terpercaya. Redaksi berkomitmen menyajikan berita yang berimbang, akurat, dan bertanggung jawab.
