Bukan Gratis, Pegawai SPPG Disarankan Cicil Sendiri — Di Balik Skandal Motor Listrik MBG Rp1,03 Triliun yang Sudah Dibayar Sebelum Selesai Dirakit

Anggaran senilai Rp1,03 triliun sudah dibayarkan. Puluhan ribu motor listrik masih berjajar setengah jadi di lini perakitan. Mantan pejabat yang menandatangani pembayaran kini berstatus tersangka. Dan solusi yang ditawarkan pejabat negara untuk para pekerja yang seharusnya menerima kendaraan itu? Cicil sendiri.

Itulah gambaran kasar dari polemik pengadaan 21.801 unit motor listrik dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini menjadi salah satu skandal tata kelola paling menyolok di tahun 2026. Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, membuka lapisan demi lapisan permasalahan ini di hadapan publik — dan pernyataannya tak kalah kontroversial dari kasusnya sendiri.

📌 Kronologi Singkat: Pengadaan 21.801 motor listrik BGN senilai Rp1,03 triliun · Dibayar penuh oleh pejabat lama · Per 7 April 2026 motor masih dalam perakitan · Dugaan mark up Rp200 miliar · Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana ditetapkan tersangka Kejagung, 3 Juni 2026 · Kepala KSP sarankan pegawai SPPG cicil motor sendiri

Rp1,03 Triliun Sudah Cair, Motor Belum Jadi

Dudung mengungkapkan temuan ini usai melakukan audiensi dengan Kepala BGN yang baru, Nanik S. Deyang. Dari hasil pengecekan, per 7 April 2026, seluruh unit motor listrik yang dipesan masih berada dalam proses perakitan di pabrik vendor, PT Yasa Artha Trimanunggal (PT YAT). Namun — dan ini yang mengejutkan — pembayaran senilai Rp1,03 triliun telah dicairkan sepenuhnya oleh jajaran pejabat lama BGN jauh sebelum barang selesai diproduksi.

"Nah, kemudian setelah dicek, rupanya per 7 April ini masih dalam perakitan. Dan tapi ini sudah dibayar. Oleh pejabat lama, ya," ujar Dudung di Kantor KSP, Jakarta, Rabu 10 Juni 2026.

Pengadaan ini mencakup tiga jenis kendaraan: 21.800 unit motor biasa, 1.507 unit motor trail, dan 6.431 unit motor bebek — semuanya bertenaga listrik dengan merek Emmo yang tercatat di katalog Inaproc. Motor-motor ini semula direncanakan untuk mendukung mobilitas kepala SPPG dan staf pengawas dalam memantau distribusi makanan bergizi ke sekolah-sekolah, termasuk di wilayah terpencil.

Yang memperparah situasi adalah temuan Dudung soal dugaan mark up anggaran. Ia memperkirakan selisih harga pengadaan mencapai sekitar Rp200 miliar — sebuah angka yang menambah panjang daftar kerugian negara yang sedang diusut Kejaksaan Agung.

Dadan Hindayana: Dari Kepala BGN ke Kursi Tersangka

Rentetan peristiwa berlangsung cepat. Pada Selasa, 2 Juni 2026, Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana dari posisi Kepala BGN. Sehari kemudian, 3 Juni 2026, Kejaksaan Agung resmi menetapkan Dadan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan BGN.

Bersamaan dengan pemecatan Dadan, dua pimpinan BGN lainnya juga dicopot: mantan Wakil Kepala BGN Inspektur Jenderal (Purn) Sony Sanjaya dan Letnan Jenderal TNI (Purn) Lodewyk Pusung. Menurut Kejaksaan Agung, perkara ini tidak hanya menyangkut motor listrik, tetapi juga mencakup pengadaan sepatu, tablet, dan televisi 75 inci sebanyak 5.400 unit yang juga diduga di-mark up.

Tak hanya soal pengadaan barang, dugaan penyimpangan juga menyentuh aspek kelembagaan: sejumlah yayasan mitra SPPG yang ditunjuk oleh jajaran BGN lama diduga terafiliasi dengan pejabat BGN sendiri dan tidak memenuhi syarat sebagai pelaksana program. Padahal, program MBG seharusnya dikelola oleh yayasan-yayasan independen di lingkungan sekolah.

"Gaji Rp6 Juta, Cicil Sendiri Saja" — Pernyataan yang Memantik Perdebatan

Di sinilah pernyataan Dudung menuai perhatian luas. Ketika ditanya soal nasib puluhan ribu motor yang sudah terlanjur dirakit, Dudung tidak menawarkan solusi redistribusi yang terstruktur. Sebaliknya, ia justru mempertanyakan urgensi pengadaan itu sejak awal, dan mengemukakan satu opsi yang terdengar janggal: pegawai SPPG beli sendiri dengan cara mencicil.

"Toh gajinya SPPG itu kan lumayan tuh Rp6 jutaan. Kalau nyicil satu motor kan cukup, enggak perlu-perlu amat lah kalau menurut saya," kata Dudung di Kantor KSP, Jakarta Pusat, Rabu 10 Juni 2026.

Pernyataan ini mengandung beberapa lapisan masalah yang perlu diurai. Pertama, pegawai SPPG awalnya bukan diminta untuk membeli motor — kendaraan itu adalah fasilitas operasional yang diadakan negara justru untuk mendukung kerja mereka mendistribusikan makanan bergizi, termasuk ke wilayah terpencil. Kedua, gaji Rp6 juta per bulan adalah angka yang secara nominal terdengar "lumayan" — namun perlu diingat bahwa pegawai SPPG beroperasi di berbagai daerah dengan biaya hidup yang sangat berbeda. Ketiga, membebankan pembelian kendaraan operasional kepada pekerja lapangan yang seharusnya difasilitasi negara adalah logika yang terbalik: negara telah mengalokasikan anggaran dan membayarnya, tetapi karena pejabatnya korup, bebannya kini bergeser ke pekerja.

Ini adalah paradoks yang nyata: anggaran sudah dicuri, barang sudah dirakit dari uang rakyat, tetapi pekerja yang seharusnya menerima fasilitas itu kini disarankan untuk mengeluarkan uang mereka sendiri — seolah-olah korupsi pejabat adalah beban yang harus ditanggung oleh yang seharusnya menjadi korban.

Nasib 21.801 Unit: Menunggu Keputusan Presiden

Dudung menegaskan bahwa keputusan soal nasib puluhan ribu motor listrik yang sudah terlanjur dirakit bukan di tangannya. Kewenangan tersebut ada pada Kepala BGN yang baru, Nanik S. Deyang, dan tentu saja Presiden Prabowo Subianto. Beberapa opsi yang mungkin dipertimbangkan mencakup pengalihan motor ke instansi lain yang membutuhkan, atau mekanisme penjualan ke pegawai SPPG melalui skema cicilan seperti yang disebut Dudung.

Yang pasti, penyelidikan Kejaksaan Agung terhadap kasus ini masih terus berjalan. Selain dugaan korupsi pengadaan motor listrik, penyelidikan juga mencakup pengadaan sepatu, tablet, dan televisi 75 inci untuk dapur-dapur SPPG — semuanya diduga mengandung mark up yang merugikan negara.

📌 Disclaimer: Artikel ini disusun berdasarkan pernyataan resmi Kepala KSP Dudung Abdurachman pada 10 Juni 2026, keterangan Kejaksaan Agung, dan laporan media terverifikasi. Perkara ini masih dalam proses penyelidikan — status hukum para pihak dapat berubah sesuai perkembangan proses hukum yang berlaku.